Jakarta — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI bersama jajaran Kementerian Haji dan Umrah melaporkan hasil pengawasan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan penting yang berlangsung di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Rabu (17/6/2026).
Pertemuan ini menjadi wadah untuk membahas berbagai capaian serta upaya perbaikan yang telah dilakukan pemerintah dalam meningkatkan layanan haji bagi jemaah Indonesia.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menekankan bahwa pengawasan yang dilakukan DPR bertujuan untuk memastikan bahwa perbaikan dalam penyelenggaraan haji dapat terwujud dengan nyata di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Kami ingin memberikan perbaikan yang sesungguhnya, dan ini menjadi keniscayaan untuk pemerintah saat ini,” ujarnya.
Salah satu fokus utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut adalah penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH). DPR berhasil mengawal penetapan BPIH, sehingga biaya haji dapat ditekan cukup signifikan dalam dua tahun terakhir. Selain itu, perbaikan juga terlihat dalam pengurangan masa tunggu jemaah yang sebelumnya mencapai hingga 40 tahun, kini berhasil ditekan menjadi sekitar 26 tahun.
“Presiden ingin agar antrean ini bisa lebih cepat lagi. Kami terus berupaya untuk memperpendek waktu tunggu jemaah haji Indonesia.” ujar Cucun.
Laporan tersebut juga mencakup mekanisme keberangkatan jemaah yang kini lebih efektif, termasuk penerapan sistem imigrasi untuk mencegah keberangkatan jemaah ilegal.
Penyempurnaan dalam layanan akomodasi menjadi salah satu capaian yang mendapat perhatian.
Jemaah reguler kini dapat diinapkan di hotel bintang 5 yang berlokasi dekat Masjid Nabawi, memberikan kenyamanan selama menjalankan ibadah.
“Testimoni dari jemaah menunjukkan kepuasan luar biasa. Mereka tidak menyangka dapat tinggal di hotel yang begitu nyaman,” tambah Cucun.
Selain itu, layanan konsumsi juga telah diperbaiki dengan menu yang lebih beragam dan sesuai selera masyarakat Indonesia, berkat negosiasi yang baik antara Kementerian Haji dan Umrah dengan pihak penyedia layanan.
Dalam pertemuan ini, Presiden Prabowo mengingatkan semua pihak untuk menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antara DPR dan pemerintah serta terus melakukan evaluasi terhadap setiap aspek penyelenggaraan haji yang masih perlu disempurnakan.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, juga memberikan apresiasi terhadap kinerja Kementerian Haji dan Umrah. Ia mengingatkan pentingnya antisipasi terhadap tantangan penyelenggaraan haji di masa mendatang, terutama mengenai dinamika geopolitik di Timur Tengah.
“Dengan perhatian yang mendalam dari Presiden Prabowo dan upaya kerja keras dari semua pihak, kami berharap pelaksanaan haji di masa depan dapat lebih sukses dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi jemaah,” tutup Abidin.
Ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang solid antara DPR dan Kementerian Haji dan Umrah berpotensi menghasilkan layanan haji yang lebih berkualitas, memberikan kenyamanan maksimal bagi seluruh jemaah Indonesia.
(***/Red)
Tidak ada Respon